UNU Jogja Soroti Pelanggaran Hak Reproduksi Buruh Migran Indonesia

Yogyakarta, Indonesia — Buruh migran kerap menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk dalam isu kesehatan reproduksi. Kerentanan tersebut masih sering luput dari perhatian publik sehingga membutuhkan kajian akademik yang mendalam dan berkelanjutan.

Situasi ini menjadi perhatian khusus UNU Jogja bersama tim peneliti melalui penyelenggaraan workshop riset bertajuk “Coerced Contraception and Indonesian Migrant Workers in Asia: Implications for Reproductive Justice and Global Health” yang digelar di Kampus UNU Yogyakarta pada 25–27 Desember 2025.

Workshop riset ini dirancang sebagai bagian dari penelitian lintas negara yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah yakni Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, serta Indonesia.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) UNU Jogja, Suharti, menjelaskan bahwa fokus utama penelitian ini adalah menelaah praktik pemaksaan kontrasepsi yang dialami buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik.

“Penelitian ini berupaya mengungkap praktik pemaksaan kontrasepsi terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik di empat negara, yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujarnya.

Riset ini didanai oleh Canadian Institutes of Health Research (CIHR) dengan durasi penelitian selama empat tahun, yakni periode 2025–2027. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dipimpin oleh Prof. Dr. Denise L. Spitzer dari University of Alberta Canada sebagai Principal Investigator, serta melibatkan kolaborasi dengan organisasi dan peneliti Indonesia, antara lain Kabar Bumi, Yuni Asriyanti, Karsiwen, serta Dr. Budi Wahyuni dari Universitas Gadjah Mada sebagai Co-Investigator. 

Melalui penelitian ini, Suharti berharap dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik pemaksaan kontrasepsi yang dialami buruh migran Indonesia, sekaligus mengungkap dampaknya terhadap hak reproduksi, kesehatan, dan martabat kemanusiaan pekerja migran. Selain itu, hasil riset ini  dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan advokasi, serta mendorong perlindungan hak reproduksi buruh migran Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. [Latifah]